KBK Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pasca pademic ini keuangan negara sudah mulai menipis,

matapost Oktober 17, 2021 Ekonomi, International, News

Jakarta, matapost

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pasca pademic ini keuangan negara sudah mulai menipis, pihak pemerintah harus membuat kebijakan baru. tentang pemungutan pajak Pengasilan Asli Negara (PAN).

Jika hal pihak pemerintah tidak serius dalam 2 hingga 3 bulan kedepan ini akan mengakibatkan UMKM, dan juga cara penarikan pajak negara, pajak pengasilan, pajak PBB dan pajak bagi hasil, ini akan menimbulkan dapak negatif pada anggaran negara.

Kementerian Keuangan menegaskan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk menguatkan pelaku sektor UMKM.

“Dukungan Pemerintah terhadap UMKM sangat jelas terlihat bahkan semakin kuat dengan UU HPP,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Sabtu. Febrio mengatakan UU HPP melengkapi dukungan lainnya seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan desain APBN.

“Karena UMKM berkontribusi 60 persen terhadap PDB dan 97 persen penyerapan tenaga kerja. Febrio menuturkan perubahan atas UU Pajak Penghasilan (PPh) berupaya untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada pengusaha UMKM orang pribadi maupun badan”, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu .

(hera/henry/mp/ant)