DPRD KOTA TANGERANG HEARING DI RUANG KOMOSI III, TENTANG PASAR INDUK JATIUWUNG

matapost Februari 8, 2022 Advektorial, Politik

Tangerang Kota, MATAPOST

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tangerang, mulai Fasilitasi kembali tentang para pedagang pasar induk Jatiuwung Kota tangerang, Banten senin (07/02) kemarin.

Ketua DPRD Gatot Wibowo, S.IP mengatakan telah memanggil, pihak perusahaan pengelola pasar induk Jatiuwung senin (08/02) di ruang rapat dewan komisi III, itu juga sebatas mempertayakan bagaimana bisa terjadi.

“Namun belum ada keputusan, akan berlanjut pada tanggal kamis, (17/02). Untuk keputusannya akan di panggil utusannya semua pihak pasar, pihak perusahaan dan masyarakat yang nyewa kios”, katanya Gatot.

Kata Gatot, Sehingga bisa, bagai mana penjelasan para pedagang, para penyewa kios dan pegusaha pengelola pasa jatiuwung kota.

Belum ada keputusan dan juga belum ada penentuan para pedagang Pasar Induk Jatiuwung mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Tangerang yang meminta Pasar Induk Tanah Tinggi untuk ditutup, Kamis 6 Januari 2022.

Massa pedagang yang kompak mengenakan kaos hitam soliditas pedagang Pasar Induk Jatiuwung menyampaikan sejumlah aspirasinya kepada para legislator.

Perwakilan pedagang Pasar Induk Jatiuwung, Gatot mengatakan, para pihaknya pedagtang dan sewa kios meminta realisasi pernyataan dari Wali Kota Tangerang yang tersiar di media cetak pada Oktober 2022, itu tidak benar.

Menurut Gatot, dalam pernyataan tersebut, Wali Kota Tangerang menyampaikan Pasar Induk Tanah Tinggi yang habis izin operasionalnya pada 2021 tidak akan diperpanjang.

Selain itu, ada sejumlah alasan pemindahan Pasar Induk Tanah Tinggi, yakni lokasinya terlalu dekat dengan Puspem Kota Tangerang, sering mengakibatkan kemacetan, sering terjadi aksi premanisme atau rawan kejahatan, kondisi pasar yang sudah tidak layak, serta rawan bentrok antar kelompok.

“Kami akan memfasilitasi juga pada Walikota Tangerang untuk bisa segera mengambil sikap dan keputusan atas dasar statemen yang telah di sampaikan oleh penyewa kios”, katanya Gatot.

Gatot menyebut, pihaknya juga akan mempertanyakan terkait apabila surat izin Pasar Induk Tanah Tinggi sudah habis dan tidak akan diperpanjang, tetapi sampai awal 2022 ini masih ada kegiatan di Pasar Induk Tanah Tinggi, dan dilakukan pembiaran, itu juga belum dapat informasi.

Gatot menuturkan, pedagang yang melakukan perpindahan dari Pasar Induk Tanah Tinggi ke Pasar Induk Jatiuwung mengalami kerugian. Bahkan, saat ini banyak pedagang di Pasar Induk Jatiuwung yang menjual harta bendanya di kampung halaman untuk bisa menutupi kerugian itu.

“Kurang lebih ini yang dirugikan sama-sama pedagang juga sebenarnya. Dari Tanah Tinggi dirugikan, dari Jatiuwung juga dirugikan. Karena semua omzet pedagang turun karena adanya dua pasar ini,” tuturnya.

Gatot menambahkan, pihaknya merasa cukup berterima kasih karena telah diterima pihak pihak pengelola pasar dan sewa kios Kota Tangerang untuk bisa menepati informasi pedagang tersebut.

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan, pihaknya telah menampung aspirasi para pedagang ini untuk kemudian ditindaklanjuti. “Isi aspirasi ada tiga poin yang disampaikan dan ini akan kita tindaklanjuti.

Nanti kita akan berkoordinasi dan berkomunikasi dan kita panggil dinas terkait yang berkaitan dengan kondisi pasar Jatiuwung dan Tanah Tinggi,” katanya.

“Mereka berangkat katanya ada statemen dari walikota, nanti akan kita konfirmasi juga ke Wali terus terkait peresmian di pasar Jatiuwung saat Wali yang langsung meresmikan. Nanti akan kita dalami semuanya dan mudah-mudahan ada solusi,” imbuhnya.

Gatot menyebutkan, pihaknya segera melakukan pendalaman terkait permasalahan kedua pasar induk ini. Gatot juga berpendapat, memang idealnya hanya ada satu pasar induk di Kota Tangerang.

Gatot menambahkan, keberadaan Pasar Induk Jatiuwung yang diklaim pasar terluas se-Provinsi Banten sangat efektif. “Idealnya cuma satu, tidak ada aturan tertulis tapi gini, kan melihat kapasitas jumlah penduduk biasa penyebaran.

Kalau kita lihat beberapa wilayah, daerah. Kayak Semarang saja belum ada juga pasar induk, ini akan harus ada pendistribusian dari jumlah penduduk, kalau pasar induk itu rata-rata satu.

Termasuk Jakarta cuma Kramat Jati ya,” jelasnya. Ketua DPRD Segera Panggil WaliKota Tangerang Terkait Polemik Pasar Induk.

Kata Anggiat Sitohang Wakil Ketua Komisi komisi III dari Fraksi Nasdem Hering dengan Perusahaan pengelola pasar, tadi baru sidang minta pendapat pada para perusahaan tentang dan juga belum memberikan keputusan.

“kita juga sebatas memberikan mempertemukan antara pedagang, para penyewa kios, perusahaan pengelola pasar, jika terdapat keliruan dan syukur-syukur cepat dapat solusinya”, kata Anggiat

Kata Anggiat, untuk penentuan keputusan ada para penyewa kios dan pengusaha pengelola, kita juga sebatas memfasilitas saja. (henry/kpostb/adv)