KPK terus membuka layanan untuk meningkatkan PKS malui satuan kerja.

   Ekonomi, Hukum

Tangerang, matapost.com.

Sebagai bagian dari aksi pencegahan, KPK melalui Stranas PK memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), jakarta, sabtu (19/07).

KPK terus membuka layanan untuk meningkatkan PKS malui satuan kerja.

KPK terus melakukan sesuai standar operasional, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Keuangan. 

PKS yang berlangsung pada Selasa (15/7) di Gedung ACLC KPK, Jakarta, bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis dan sistem informasi guna memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. 

KPK menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong tata kelola PNBP yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Selama ini, proses yang rumit sering menghambat pengawasan dan pengumpulan penerimaan negara. 

Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Stranas PK Aminudin menegaskan pentingnya sistem tata kelola di sektor ini.

“Perputaran ekonomi sektor perikanan tangkap bisa lebih dari Rp300 triliun, namun PNBP yang masuk baru sekitar Rp1 triliun.

Padahal potensi riilnya bisa mencapai Rp45 triliun,” ujar Aminudin.  

KPK melalui Stranas PK akan terus mengawal pelaksanaan aksi ini agar integrasi sistem benar-benar menciptakan ekosistem pengelolaan sumber daya laut yang adil, efisien, dan terbuka bagi kepentingan.

(Hen)

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan