Perintah Kapolri Sigit Listiyanto penyidik wajib melengkapi surat perintah tugas.

 Hukum, Kriminal

Tangerang kota, matapost.com

Dalam penangkapan tidak ada surat perintah tugas gugur demi hukum

Sidang praperadilan menyedot awak media di pengadilan negeri Tangerang. Kuasa pemohon Joko S.Dawoed SH dalam membacakan permohonan di hadapan

Hakim tunggal Rustiyono SH MH di hadiri termohon 1 yang mewakili Polda metro jaya termohon 2 Kapolres Kota Tangerang termohon 3 penyidik Polres Metro Tangerang.

Sebelum membacakan permohonan kuasa hukum Jimmy Lie Terlebih dulu mengajukan surat penambahan terkait penangkapan dan penahanan terdakwa/ tersangka.

Menurut kuasa hukum Jimmy Lie,” Terkait penangkapan dan penahanan tersangka.

Penerapan tersangka minimal ada 2 alat bukti alas kejahatan dan hasil kejahatan

Sangat kental dalam perkara ini ada indikasi permainan mafia tanah. Dalam laporan pemalsuan atau memasukan keterangan palsu ontentik. Unsur ini penyidik tidak bisa memenuhi. makanya pasal berubah rubah.

Surat penyidikan baru muncul penngguna pasal 263 ayat 2. Awalnya hanya pasal 263 tanpa pakai ayat.

Kalau melakukan penyidikan dalam obyektip. Kalau PT sudah menggunakan SIUP. Bukan SKU lagi.

Desa seolah olah memiliki kebijakan sendiri jadi di buatlah SKU pada tahun 2018. Rekomendasi semua benar tidak ada yang salah ujar kuasa hukum Jimmy di hadapan awak media.

Setelah sku di keluarkan camat Pakuhaji Nurhadi berubah. KTP elektronik di buat Non elektrik Ini ada manipulasi dari Desa laksana.

Perubahan no KTP dari Desa Laksana ke Kecamatan Karna Desa menggunakan Kopy Paste nama yang lama tidak di apus.

Hubungan dengan mafia tanah ada jawab kuasa hukum ketika awak media menanyakan masalah mafia tanah di Pantura. indikasi sangat jelas. D ini siapa. Mahmudin siapa ? Mereka di iming imingi seseorang.

Indikasi sangat kuat dalam spdp yang di buat termohon. Awalanya sudah di kirim ke kejaksaan asal 263 tidak ada ayatnya. Muncul muncul seprindik lain dan berubah lagi ujar Joko.

Kita uji biar hakim yg menentukan. Selain gugat praperadilan kita buat surat sampai Kapolri.

31 halaman permohonan peraperadilan di bacakan bergantian memakan waktu 1-30 menit di ruang sidang 5 dengan hakim tunggal Rusdiyono SH MH

Termohon Polda metro jaya, Polres Tangerang Kota penyidik Polrestro,” tidak sahnya penangkapan dan penahanan tersangka karena tidak ada surat penangkapan dan penahanan.

Pada awalnya perusahaan terdakwa PT Mentari Kharisma utama ingin memperpanjang pajak kendaraan operasional. domisili Desa laksana tahun 2012.

Muhamad Hopit mengurus surat,” Karna masih ada berhubungan dengan kepala Desa Abdul Gani mantan polisi.

Disini ada kesalahan data, dan kesalahan nomor KTP, Surat dollmisili tanggal 13 Maret 2012. Akibat kopy paste kepala Desa dari nik KTP atas nama Mamud.

Yang patut di mintain pertanggung jawab pidana kepal Desa Laksana almarhum Abdul Gani atau penggantinya.

PT Mentari Kharisma utama. Ijin usaha perdagangan. Pelaporan dalam perkara ini atas nama Daim.

Penyidik tidak menemukan fakta hukum sesuai laporan yang di terima oleh penyidik.

Penyidik mengalihkan pasal 266 KUHP
Hubungan dengan sku atas nama Jimmy Lie beragama agama katolik padahal agama Buddha.

Daim membuat laporan 2021 Ats suruhan mamud terhadap jimmy lie menyalah gunakan nik KTP atas nama Mamud yang di cantumkan oleh kepala desa Desa Laksana.

Kesalahan data yang di miliki jimy lie di laporkan oleh Daim ke Polda metro jaya.

Dalam hal surat palsu harus ada kerugian.
Kerugian apa yang di alami Daim. Ujar kuasa hukum Jimmy Lie dalam mebacakan permohonan dengan bergantian.

Perusahaan sudah mendapat surat ijin perdagangan 4 Oktober 2013 Pemda kabupaten Tangerang perijinan terpadu.

Pasal 263 KUHP pasal 266 atas nama Jimmy Lie Nik KTP atas nama Muhamad Hopit

Laporan ke Polda metro jaya atas nama jimmy lie adalah kriminilasi. Laporan polisi tgl 14 Oktober 2021 yang buat oleh Daim adalah rekayasa.

Laporan keriminilasi untuk memberikan kebebasan kelompok mafia yang sedang membebaskan tanah di lokasi tersebut.

Terlapor mau mencabut laporannya bila mana jimmy lie menjual tanahnya tersebut.
Bila memiliki tanah lebih dari 7 hektar saratnya harus memiliki KTP di daerah tersebut.

KTP di tandatangi oleh camat H Nurhadi SE tahun2018. Penyelidikan tidak di lengkapi surat tugas.

Sehingga menyalahi peraturan tentang polri. Surat dinas adalah naskah dinas. Untuk mempertanggungjawabkan administrasi.

Penyitaan sku tidak sah oleh penyidik reskrimum. Pasal 82 perintah Kapolri penyidik wajib melengkapi surat perintah tugas.

Dalam penangkapan tidak ada surat perintah tugas. Tersangka/terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan.

Penangkapan melanggar SOP tugas polri. Cacat hukum. Karna belum memiliki 2 alat bukti. Surat penahanan.

Tidak di sertai surat tugas. Ktp non elektronik berlaku hanya sampai tanggal 31 Desember 2014.
Sidang di lanjutkan Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 4 sore

Red / matapost.com

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan