PRAPERADILAN DITOLAK BUKTI HAKIM SEBAGAI WAKIL TUHAN MASIH TAKUT MENINDAK PELANGGARAN

 Hukum, Kriminal

“Hakim itu wakil Tuhan seharusnya mereka punya keberanian melawan Oknum dan bisa bertindak tegas. Namun ini terlihat dari beberapa hari Pengadilan Negeri Tangerang digeruduk Puluhan Polisi”,

Tangerang kota, matapost

Kandas ke dua kalinya di tangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tangerang. Setelah praperadilan kasus penyitaan barang bukti di tolak hari ini, senin (27/12) Kota Tangerang, Banten.

Lewat kuasa hukumnya LQ Indonesia melakukan gugatan praperadilan di tetapkanya sebagai tersangka tanpa SPDP ke kejaksaan. Walaupun kuasa hukum pemohon praperadilan sudah menuhi segalam macam surat untuk pembuktian hakim blum berpihak dengan kebenaran yang hakiki.

Hari ini Senin 26 Desember 2021 Praperadilan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan sidang pembacaan putusan dilaksanakan di ruang sidang 5, sekitar pukul 11. Pembacaan putusan di hadiri oleh kedua belah pihak baik Bidkum Polda Banten maupun tim kuasa hukum LQ Indonesia Lawfirm.

Hakim tunggal Emmy Tjahjani Widiastoeti, SH, MHum membacakan putusan dengan suara sangat pelan, nyaris tidak terdengar dan memegang surat putusan dengan gemetar. “Dalam putusan MK, Hakim MK tidak menghukum oknum polisi yang tidak memberikan SPDP oleh karena itu tidak membuat proses penyidikan menjadi tidak sah dengan tidak diberikannya SPDP kepada Termohon, sehingga permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya.”

Selesai pembacaan, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Umum dan Pendiri LQ Indonesia Lawfirm menyayangkan Hakim yang setelah mengetahui adanya pelanggara KUHAP dalam proses penyidikan, namun membiarkan dan menganggap SAH. “Menang kalah dalam perkara hal wajar, apalagi Prapid, jarang ada yang menang lawan polisi. Namun saya ingin berbicara tentang proses perubahan.

Dalam membacakan putusan hakim dengan suara pelan nyaris tak terdengar, dan tangan gemetar, seolah ketakutan dan dibawah tekanan. Biar masyarakat melihat bagaimana sulitnya melawan oknum,

karena selain mereka memiliki kekuasaan dan wewenang, juga para Oknum berjemaah, terstruktur dan sistematik sehingga sudah mengakar. Jadi jika Aparat Penegak Hukum menegakkan hukum dengan melawan KUHAP dan dibiarkan, lalu untuk apa KUHAP itu ada,

Apalagi tidak ada sanksi apabila dilanggar, proses hukum tetap dianggap Sah oleh Hakim seperti yang terjadi saat ini di Pengadilan Negeri Tangerang. Mending di tiadakan saja itu KUHAP dan omongan warga negara punya Hak Konstitusional dan HAM hanya omong kosong, hanya berlaku bagi penguasa dan masyarakat berduit. Sungguh miris tapi inilaj wajah Penegakan Hukum di Indonesia, Bobrok.”

Dengan ketua KPK juga di jabat jenderal Polisi, Hakim dan Pengadilan makin takut untuk bergerak diluar kemauan POLRI. Sehingga oknum sering bisa bermanuver. Sangat disayangkan sekali karena benteng terakhir, harapan masyarakat juga sudah runtuh. Saya hanya kasihan dan miris kepada para masyarakat pencari keadilan karena mereka tidak akan menemukan keadilan di kepolisian, bahkan sekarang keadilan tidak ada di pengadilan.

Arfaiz Mp

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan