Yusril Ihza Mahendra pakar tata Negara : Seharus untuk pamakzulan 1 Januari 2024 sudah masuk.

   Hukum, Nasional

Jakarta – matapost.com

Para gabungan aktivis dan lembaga swasta minta pada DPR-RI dan Menteri Koordinator Polhukam agar untuk pmakzulan Jokowi agar di laksanakan, minggu (13/01).

Seharus untuk pamakzulan 1 Januari 2024 sudah masuk.

Jika surat pemakzulan jokowi masuk pada bulan Februari 2024 itu waktu sangat di paksakan.

Setidaknya 3 bulan dari bulan Februari 2024, baru bisa di proses.

Hal ini perlu ada penelitian, pengkajian dan uji coba, itu juga memakai waktu 3 bulan.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai gerakan tersebut inkonstitusional karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 1945.

Diketahui ada 22 tokoh mewakili Petisi 100 mendatangi Kantor Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan keinginan agar pemilu tanpa Presiden Jokowi.

Yusril menjelaskan hal ini berbuntut pada pemakzulan Jokowi dalam kurun satu bulan sebelum hari pencoblosan 14 Februari.

Yusril mengatakan mustahil proses pemakzulan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan, dikutip detik.com.

Sebab proses pemakzulan itu panjang dan memakan waktu.

“Kemungkinan akan di proses sebelum masuk pada pemilu 2024, apakah itu bisa di pamakzulan itu kita tunggu dari tim pembahasan di DPR-RI”, katanya Puan Maharani ketua DPR-RI belum lama ini.

Setidaknya, kita akan bentuk pokja dan harus ada survey. Untuk pamakzulan perlu ada secepatnya itu harus ada dorongan dari kementerian Polhukam.

Henry / matapost

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan