Mengingatkan pada para pemda atau para pengurusan perizinan agar memberikan pelayanan

Jakarta, matapost 

Mengingatkan pada para pemda atau para pengurusan perizinan agar memberikan pelayanan pada masyarakat yang mengurus surat-surat perizinan yang tertulis, senin (27/09) tadi siang

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-belit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi dalam birokrasi Pemerintah Indonesia.

Moeldoko menyampaikan keras pada pemda agar tidak berbelit0belit dalam aturan pungutan perizinan, Pernyataan ini disampaikan Moeldoko menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia.

“Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah,” tutur Moeldoko, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60,1 menjadi 65,3 dalam skala 100. Kenaikan skor tersebut memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73, sekaligus capaian ini merupakan peningkatan tertinggi sejak 1996. (netty/henry/mp/ant)

Author: matapost

Related Posts

• 

  KASUS PIDANA PERBANKAN MELIBATKAN JJ SIMKOPUTERA DI PROSES POLDA METRO JAYA.

• 

  Jika terdapat pegawai ASN dan RT/RW melakukan kampanye dengan memenangkan satu calon akan di penjarah.

• 

  Sekitar 100 orang berdemo di depan Di depan Downkin Donad.

• 

  Pemkab Tangerang Salurkan Bantuan Mesin Pompa Air terhadap Kelompok Tani.