Luqman Hakim mendesak Mentari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan kebijakan Kepesertaan BPJS

matapost Februari 25, 2022 Daerah, Kriminal

Jakarta, matapost

Kata Lukman Hakim dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, mereka minta Menteri Sofyan Djalil, agar ucapannya tolong di tarik apa rusannya dan apa pula kaitannya dengan kaitannya BPN dengan BPJS, jumat (25/02).

“Jika membuat aturan masuk akal, masyarakat mengurus sertifikat, masyarakat berurusan dengan membuat serifikat urusannya BPJS apa, bukan urusan masyarakat bukan di permudah”, katanya Lukman

Luqman Hakim mendesak Mentari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan.

Disampaikannya, Menteri Sofyan Djalil seharusnya memberi masukan jika ada kekeliruan terkait aturan pertanahan.

“Jika di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terdapat kekeliruan yang terkait dengan masalah pertanahan, seharusnya Menteri Sofyan Djalil sebagai pembantu presiden”, katanya lukman, dikutip Web DPR-RI

Lukman meminta bubarkan BPJS, sudah melanggar tatanan Hukum dan Undang-undang dasar 1945 tentang hak-hak masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Kami juga mengimbau pada masyarakat, jangan cepat terpancing tentang pengurusan sertifikat harus ada BPJS, ini harus dibubaskan, karena memberi masukan agar inpres itu direvisi sehingga rakyat tidak dirugikan”, katanya.

Menurut Bamnbang dari Warga, Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya,” ujar Luqman dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2/2022).

“Kami juga meminta pada Politisi Fraksi PKB ini menilai, terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan, merupakan bagian dari praktek kekuasaan yang irrasional dan sewenang-wenang”, kata Bambang.

“Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan? Secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara,” tegas Bambang wakil rakyat

henry/netty/mp